JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah Indonesia kini menjadi topik bahasan tajam di luar negeri. Sorotan datang dari stasiun televisi nasional Korea Selatan, KBS, yang dalam laporannya secara gamblang membedah tantangan berat pelaksanaan MBG mulai dari ambisi anggaran, rantai pasok, hingga kualitas distribusi pangan di sekolah-sekolah.
KBS menyoroti perbedaan sistem antara Korea Selatan dan Indonesia dalam memberikan makan bergizi di sekolah. Di Korea Selatan, proses masak dilakukan di dapur sekolah, memungkinkan pengawasan mutu lebih ketat dan sajian makanan tetap segar hingga ke tangan siswa. Sementara di Indonesia, distribusi bahan makanan banyak bergantung pada dapur terpusat yang kemudian mengirimkan makanan ke berbagai sekolah, kerap melintasi jarak dan waktu tempuh panjang dengan risiko tingginya makanan menjadi basi—sebuah hal yang diakui lebih rawan di negara kepulauan tropis yang kaya variasi iklim dan infrastruktur terbatas seperti Indonesia.
Akademisi dari Yonsei University, Prof. Youngkyung Ko, mengkritik penyusunan mekanisme pengadaan, standar operasional prosedur (SOP), dan sistem distribusi MBG di Indonesia. Menurutnya, program sebesar ini membutuhkan persiapan matang dan transparansi sejak tahap perencanaan hingga eksekusi agar tidak berujung pemborosan dana serta masalah keamanan pangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan KBS semakin tajam saat memuat perdebatan di dalam negeri. Laporan menyebut isu dugaan korupsi, keterlibatan unsur militer dalam pengelolaan dapur MBG, hingga demonstrasi mahasiswa yang menyoroti lemahnya transparansi, menegaskan bahwa permasalahan bukan hanya soal logistik tetapi juga akuntabilitas dan pengawasan penggunaan anggaran jumbo.
Sejauh ini, MBG tetap dijalankan pemerintah sebagai program prioritas. Evaluasi dilakukan di sejumlah daerah, terutama pasca terjadinya kasus keracunan makanan massal yang memicu kekhawatiran orang tua dan masyarakat luas. Perdebatan mengenai efektivitas model distribusi dapur terpusat juga semakin ramai di ruang publik.
Sorotan media asing menjadi tamparan sekaligus cermin keras. Jika di negara maju model sentralisasi bisa berjalan karena infrastruktur dan kontrol mutu lebih solid, di Indonesia pola yang sama diterapkan tanpa pertimbangan geografis, kapasitas logistik, dan pengawasan. Kritik bermunculan: sampai kapan pemerintah mempertahankan rantai distribusi panjang, sementara risiko keamanan pangan justru meningkat? Apakah sudah waktunya anggaran dialihkan untuk membangun dapur mandiri di tiap sekolah demi menjamin makanan segar, aman, dan terkontrol langsung oleh pihak sekolah?
Isu MBG bukan hanya soal makan siang anak sekolah, tetapi juga soal komitmen birokrasi membangun sistem yang berpihak pada kualitas, bukan sekadar serapan anggaran. Tugas pemerintah kini memperhatikan setiap catatan kritis—baik dari dalam maupun luar negeri—dan membenahi sistem dengan model yang lebih relevan untuk Indonesia, mulai dari inovasi dapur hingga transparansi anggaran dan pengawasan partisipatif di level lokal.
Berita ini dikutip dari laporan akun resmi KBS seperti diinformasikan pada laman https://www.instagram.com/p/DbFvRFsE8gE/.
(*)
