PATI | Krisis kesehatan akibat dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memasuki fase kritis. Hingga Jumat, 11 September 2026, jumlah korban melonjak drastis menjadi 424 orang. Korban berasal dari berbagai kelompok usia, mulai siswa sekolah hingga balita, dan kini dirawat di empat fasilitas kesehatan setempat.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pati menyebut kasus keracunan ini sebagai yang terbesar dalam sejarah program MBG di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Pati terpaksa menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) guna mempercepat penanganan darurat serta menjamin seluruh korban mendapatkan pengobatan optimal tanpa biaya. Kolaborasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemkab Pati menjadi kunci pembiayaan seluruh proses perawatan.
Gelombang korban yang terus bertambah menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat. Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam. Pemkab bersama Forkopimda dan Dinas Kesehatan segera menggelar audit ketat terhadap 172 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Pati. Langkah ini diambil untuk memastikan standar kelayakan dan kapasitas produksi dapur-dapur penyedia makanan MBG, agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara, penyelidikan penyebab pasti keracunan masih berjalan intensif. Sampel makanan yang diduga mencemari ratusan korban kini diuji di laboratorium kesehatan, dan proses investigasi turut melibatkan kepolisian untuk menelusuri adanya unsur kelalaian atau pidana dalam kejadian ini.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Mayjen TNI (Purn) Trenggono, turut turun langsung ke Kabupaten Pati guna memastikan proses penanganan korban berjalan sesuai standar. BGN tidak tinggal diam, dan secara tegas langsung membekukan seluruh aktivitas SPPG Gembong Satu, sebagai langkah awal mitigasi risiko lebih luas.
Tragedi keracunan massal program MBG di Pati menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak. Pemerintah didesak untuk melakukan pembenahan mendasar pada rantai produksi, distribusi, sampai pengawasan kualitas pangan sekolah. Jika tata kelola tidak segera dibenahi, ancaman serupa bisa kembali menimpa ratusan ribu siswa lain di berbagai daerah. (*)
