Efisiensi Anggaran vs Maraton Seremonial: Media Kecil Bandung Dorong Transparansi & Kemitraan Sehat
*BANDUNG* — Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang menutup skema kerja sama publikasi media berbenturan dengan tingginya intensitas kegiatan seremonial di Kota Bandung. Sehari bisa ada 4-8 kegiatan resmi dari Pemkot, BUMD, BUMN, TNI/Polri, hingga swasta. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: seberapa efektif anggaran untuk edukasi, dan seberapa besar ruang bagi media, khususnya media kecil, menjalankan fungsi kontrol sosial?
Catatan lapangan Kamis (4/6/2026) di Hotel Grand Pasundan jadi salah satu potretnya. Sejak pagi hingga sore, ballroom digunakan bergantian untuk kegiatan ekonomi dan olahraga dengan format seminar, talkshow, dan launching program.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Fakta di Lapangan: Intensitas Kegiatan Tinggi
Data internal redaksi Mei-Juni 2026 menunjukkan rata-rata kegiatan pemerintah Kota Bandung yang terbuka untuk media mencapai 4-8 kegiatan per hari. Lokasi dominan: hotel berbintang, gedung convention, dan balai kota.
Kegiatan melibatkan jajaran Pemkot Bandung, DPRD, TNI, Polri, BUMN, BUMD, hingga pelaku usaha. Tujuannya: edukasi publik, sosialisasi program, hingga peringatan hari besar seperti Hari Lahir Pancasila.
Di sisi lain, sejak 2025 skema kerja sama publikasi media dengan Pemda dihapus akibat efisiensi. Dampaknya: media kecil kehilangan pemasukan rutin, sementara beban liputan naik karena jumlah kegiatan tidak berkurang.
2. Sisi Lain: Ruang Apresiasi ke Jurnalis Minim
Awak media online, cetak, elektronik, dan streaming yang meliput mengaku kesulitan akses narasumber dan ruang apresiasi. Padahal sesuai UU No. 40 Tahun 1999, pers berfungsi sebagai pilar demokrasi, kontrol sosial, dan penyampai informasi publik. Tanpa liputan media, program pemerintah berisiko tidak sampai ke masyarakat luas.
3. Potensi Risiko: Efektivitas vs Pemborosan
Efisiensi anggaran publik seharusnya menutup celah pemborosan. Namun maraton seremonial di hotel tiap minggu/bulan memunculkan pertanyaan: apakah output sebanding dengan biaya sewa, konsumsi, dan logistik?
Pengamat kebijakan publik menilai kegiatan seremonial tetap perlu, tapi harus diukur dampaknya. “Kalau tujuannya edukasi, ukurnya bukan jumlah event, tapi perubahan perilaku masyarakat. Kalau anggaran habis di seremoni, itu celah yang harus dievaluasi,” ujar pengamat tata kelola APBD.
4. Solusi & Rekomendasi untuk Pemda dan KDM
Agar efisiensi tidak mematikan fungsi pers dan seremonial tetap efektif, 6 langkah ini bisa ditempuh:
1. Audit Dampak Kegiatan: Inspektorat Pemkot Bandung lakukan audit berkala. Tolok ukurnya: berapa warga teredukasi, berapa program jalan pasca-seremoni. Kurangi kegiatan dengan output hanya “foto + rilis”.
2. Skema Kemitraan Baru: Alih-alih hapus total kerja sama media, Pemda buka skema hibah/kompetisi konten jurnalistik. Dana diarahkan ke media yang produksi karya investigasi/edukasi, bukan sekadar liputan seremoni.
3. Ruang Media di Setiap Event: Panitia wajib sediakan meja media, narahubung, dan materi resmi. Minimal sesi tanya jawab 15 menit. Ini mempercepat penyebaran informasi akurat.
4. Optimalkan Platform Digital Pemda: Diskominfo Kota Bandung jadi aggregator. Satu kegiatan cukup 1 siaran pers resmi + foto/video, lalu disebar ke semua media. Media kecil tinggal kembangkan, tidak perlu hadir fisik ke semua titik.
5. Dengar Suara Kecil: Kepada Gubernur Jabar KDM dan jajaran Pemkot, suara media kecil di Bandung Raya adalah “alarm dini”. Kritik dan data dari lapangan harus jadi bahan evaluasi, bukan ditutup. Transparansi + dialog = kunci pemerintahan bersih.
6. Pemerintah Harus Kompak Dukung Kerja Jurnalistik
Pemerintah pusat, provinsi, hingga Kota Bandung perlu kompak menjaga ekosistem kerja jurnalistik. Walau nilai kerja sama kecil, hasilnya rapi, bisa dibawa pulang, dan jadi harapan ekonomi keluarga para insan pers.
Media kecil punya peran besar: menjangkau akar rumput, mencatat detail program, dan jadi jembatan kebijakan dengan masyarakat. Menghapus total skema dukungan justru merusak rantai informasi. Jika media hidup berkecukupan, kualitas pemberitaan naik. Publik dapat data akurat, pemerintah dapat mitra kontrol yang sehat.
“Kami mengingatkan para pemangku kebijakan: jangan sampai efisiensi mematikan suara media kecil. Beri ruang, beri akses, beri apresiasi yang wajar. Itu investasi untuk transparansi, bukan biaya,” tegas redaksi.
Dengan begitu, citra pemerintah tetap terjaga, program tersampaikan, dan insan pers kecil tetap bisa bekerja layak demi keluarga dan masa depan bangsa.
Media massa, besar maupun kecil, adalah mitra pemerintah, bukan beban anggaran. Tanpa kerja jurnalistik yang mencatat, menghitung, dan menguji fakta di lapangan, program sebaik apa pun bisa gagal sampai ke masyarakat.
Pemerintah Kota Bandung, BUMN, BUMD, TNI/Polri, dan pelaku usaha diharapkan menyeimbangkan kebutuhan edukasi publik dengan prinsip hemat, efektif, dan menghargai kerja pers.
(Red) **
