JAKARTA – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) Provinsi DKI Jakarta melalui Ketua, Dedi Siregar, mengkritik beredarnya potongan video dan pemberitaan yang dinilai memelintir pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, terkait pertanian sewasembada pangan
Menurut Dedi Siregar, narasi yang berkembang seolah-olah Menko Pangan menyampaikan bahwa “kalau menanam padi tidak untung, tinggal tanam sawit” merupakan penggalan pernyataan yang dilepaskan dari konteks utuh sehingga berpotensi menyesatkan opini publik.
“Publik harus mendapatkan informasi secara utuh, bukan berdasarkan potongan video yang dipisahkan dari konteks pembahasannya. Menyampaikan informasi secara parsial dapat menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Dedi Siregar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan bahwa dalam penjelasan lengkapnya, Zulkifli Hasan justru menegaskan arah kebijakan pemerintah saat ini adalah mewujudkan swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Menurutnya, Menko Pangan membandingkan kondisi pada era reformasi yang lebih mengedepankan mekanisme pasar dengan kebijakan pemerintahan saat ini yang berfokus pada penguatan produksi pangan dalam negeri.
“Pesan yang disampaikan sangat jelas, yakni swasembada pangan merupakan prioritas yang harus diperjuangkan karena berkaitan dengan kemandirian dan ketahanan bangsa. Pernyataan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ajakan agar petani meninggalkan komoditas padi untuk beralih ke sawit,” tegasnya.
Dedi menilai bahwa di era digital, setiap pihak memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi secara utuh dan proporsional. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar, namun penyampaian informasi hendaknya tidak menghilangkan konteks yang dapat mengubah makna pernyataan seseorang.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dengan mencari sumber informasi yang lengkap sebelum menarik kesimpulan.
“Saat ini masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas. Mereka tidak mudah percaya hanya pada potongan video berdurasi singkat atau narasi yang tidak utuh. Publik mampu menilai mana informasi yang disampaikan secara lengkap dan mana yang telah dipelintir,” katanya.
PW Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta berharap ruang publik diisi dengan diskusi yang sehat dan berbasis fakta sehingga perdebatan mengenai kebijakan strategis pemerintah, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, dapat berlangsung secara objektif dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Namun, demokrasi yang sehat harus dibangun di atas informasi yang utuh, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui potongan-potongan narasi yang berpotensi menyesatkan,” tutup Dedi Siregar. (*)
