LAMPUNG | YLBHI-LBH Bandar Lampung mengecam keras dugaan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Lampung (UNILA). Pendekatan perspektif korban harus menjadi hal yang utama dalam mengungkap kasus kekerasan seksual di lingkup pendidikan. Persoalan ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar persoalan moralitas personal, ataupun diselesaikan melalui formalitas administratif belaka. Mengingat adanya peluang adanya korban yang lebih dari satu orang, YLBHI-LBH Bandar Lampung membuka Posko Pengaduan dan siap mendampingi korban dan keluarga korban secara hukum.
Sangat disayangkan peristiwa demikian kembali terulang bahkan menimpa korban yang tidak sedikit. Hal ini mesti dipandang sebagai persoalan yang sistemik bukan hanya sebatas kasus, mengingat keberulangan ditengah lemahnya komitmen UNILA dalam memastikan kampus sebagai ruang yg aman bagi perempuan. Nama baik universitas tidak dibangun dengan menutupi persoalan demi reputasi, melainkan dengan keberanian mengakui, menyelesaikan, dan mencegah ketidakadilan.
Berdasarkan informasi yang beredar, dugaan peristiwa terjadi saat korban mendatangi ruangan seorang oknum dosen yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi, untuk mengurus tanda tangan kelengkapan berkas seminar hasil tesis. Di ruangan oknum berinisial RF diduga melontarkan perkataan yang membuat tidak nyaman, serta ajakan diskusi di luar kampus, dan oknum meminta izin memegang yang awalnya dipahami korban sebagai memegang karya penelitiannya (Busy Book).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun kemudian, oknum tersebut diduga memegang pipi dan mengelus telinga korban tersebut, mencegahnya keluar saat hendak pamit, serta memeluk dan mencium korban tersebut tanpa persetujuannya. Korban tersebut melakukan perlawanan dengan mendorong oknum tersebut.
YLBHI-LBH Bandar Lampung menegaskan bahwa dalam perspektif hukum pidana, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan sanksi terhadap pelaku merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat ditawar. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), korban memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
Oleh karena itu, Universitas Lampung harus menjamin ketersediaan pendampingan hukum, psikologis, dan akademik, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta memastikan tidak adanya intimidasi, ancaman, diskriminasi, maupun tindakan represif yang dapat menghambat korban dalam memperoleh keadilan.
Lebih lanjut, kami menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan dan relasi kuasa dalam lingkungan akademik merupakan persoalan serius yang tidak boleh dinormalisasi. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan serta memberikan perlindungan kepada korban. Universitas Lampung harus memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan secara independen, transparan, dan akuntabel, serta tidak menjadikan reputasi institusi sebagai alasan untuk menghambat pengungkapan kebenaran.
Terhadap pihak yang nantinya terbukti melakukan kekerasan seksual, kami menuntut pemberian sanksi administratif yang tegas dan berat sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, termasuk pemberhentian tetap sebagai dosen apabila memenuhi ketentuan sanksi berat. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses penegakan hukum harus dilanjutkan melalui aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan UU TPKS maupun peraturan pidana yang berlaku.
Kami mempertanyakan: apakah kampus telah benar-benar menyediakan mekanisme perlindungan yang dapat diakses secara aman? Apakah keberadaan Satgas dan regulasi pencegahan kekerasan seksual telah diwujudkan dalam tindakan nyata? Dan apakah institusi memiliki keberanian untuk mengevaluasi dirinya sendiri ketika persoalan tersebut menyangkut reputasi dan kepentingan internal kampus?
_Maka dengan ini, kami menuntut:_
_1._ Pimpinan Universitas Lampung menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
_2._ Menjamin perlindungan korban dan pelapor, termasuk pendampingan hukum, psikologis, dan akademik, serta pencegahan intimidasi dan segala bentuk tindakan represif.
_3._ Memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya apabila ditemukan dugaan tindak pidana, melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan akuntabel tanpa adanya intervensi maupun perlakuan istimewa karena jabatan dan kedudukan akademik.
_4._ Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Lampung, termasuk efektivitas kinerja Satgas PPKS, mekanisme pengaduan, proses pemeriksaan, serta tindak lanjut terhadap setiap laporan. Evaluasi harus diwujudkan dalam langkah konkret dan terukur, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif atau pernyataan normatif untuk menjaga citra institusi.
_5._ Menuntut pemberian sanksi tegas dan berat terhadap pihak yang terbukti melakukan kekerasan seksual, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Universitas Lampung yang berlaku. Pemberian sanksi harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran, dampak terhadap korban, serta penyalahgunaan jabatan dan relasi kuasa yang terjadi. Tidak boleh ada kompromi, perlakuan istimewa, maupun upaya melindungi pelaku karena kedudukan dan otoritas akademiknya. Jabatan bukan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban, dan institusi tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan seksual.
Hormat kami,
Sapto Aji Prabowo
Pengacara Publik
YLBHI-LBH BANDAR LAMPUNG
