JAKARTA| Kejaksaan Agung didesak membuka secara terang pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Badan Gizi Nasional untuk tahun anggaran 2025-2026. Desakan itu muncul di tengah perhatian publik yang kian besar terhadap perkara yang menyentuh program strategis negara, dengan anggaran besar dan dampak langsung kepada masyarakat luas. Kekhawatiran yang mengemuka bukan semata soal jumlah tersangka, melainkan juga soal apakah penegakan hukum akan berhenti pada tiga nama yang sudah ditetapkan atau justru menelusuri jejaring yang lebih luas di balik pengelolaan program tersebut.
Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional sebagai tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya. Ketiganya diduga mencari keuntungan dengan memanfaatkan insentif SPPG, melakukan mark up pengadaan barang dan jasa di BGN yang tidak sesuai kebutuhan nyata, serta terlibat dalam sejumlah temuan pengadaan yang disebut tidak sesuai. Dari informasi yang beredar, penyidik juga menelisik dugaan penyimpangan dalam pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total nilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu yang disebut tak sesuai spesifikasi, 31.000 unit tablet, serta televisi berukuran 75 inci sebanyak 5.400 unit. Rangkaian temuan itu membuat perkara ini bukan lagi sekadar soal administrasi internal, melainkan dugaan penyimpangan dalam tata kelola anggaran yang menyangkut kepentingan publik.
Pengamat kejaksaan Kamilov Sagala menilai Kejaksaan Agung tidak boleh menutup pengusutan hanya pada tiga nama yang sudah diumumkan. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo bahwa bila kepala ikan busuk, maka badan dan seterusnya juga ikut busuk. “Janganlah memilah pilah mana yang dijadikan tersangka lagi,” kata Kamilov dalam keterangannya, Selasa 9 Juni 2026. Menurut dia, perkara yang menyangkut program besar seperti MBG mestinya dibuka seterang-terangnya agar publik mengetahui apakah ada aktor lain yang berada di balik pengambilan keputusan, pelaksanaan, maupun aliran manfaat dari proyek tersebut. “Jika kejaksaan masih punya independensi dan profesional dalam kinerjanya, maka nilai positif untuk prestasi Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung Burhanuddin saat ini,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan Kamilov mencerminkan kegelisahan yang juga dirasakan banyak pihak ketika sebuah kasus korupsi menyangkut program unggulan pemerintah. Program MBG dirancang untuk memperbaiki asupan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan, dan pada titik itu publik menaruh harapan besar agar setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar sampai pada sasaran. Namun, ketika di dalamnya justru muncul dugaan penyimpangan, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap program yang dibangun dengan mandat sosial yang kuat. Di situlah tuntutan transparansi menjadi penting, sebab masyarakat berhak mengetahui apakah perkara ini berdiri pada kesalahan individu atau merupakan bagian dari pola yang lebih besar.
Indonesia Corruption Watch pun menyoroti besarnya risiko dalam penanganan perkara yang melibatkan petinggi sebuah program dengan anggaran triliunan rupiah. Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayoga, menilai potensi intervensi selalu ada dalam setiap proses penegakan hukum, namun kekhawatiran itu menjadi lebih besar ketika perkara bersangkutan dengan program yang mengelola dana publik dalam jumlah sangat besar. “Dalam setiap proses penegakan hukum, kekhawatiran mengenai intervensi tentu selalu ada. Namun dalam kasus yang melibatkan petinggi sebuah program yang menghabiskan dana publik hingga triliunan rupiah, kekhawatiran itu menjadi lebih besar,” ujar Egi dalam wawancara dengan CNN TV baru-baru ini, dikutip Kamis 4 Juni 2026. Menurut dia, besarnya anggaran membuat banyak kepentingan berpotensi ikut terhubung dengan program tersebut. Karena itu, aparat penegak hukum dituntut bekerja profesional, independen, dan bebas dari tekanan pihak mana pun.
Peringatan itu menjadi relevan mengingat setiap kasus yang menyangkut program besar kerap dikelilingi banyak simpul kepentingan. Ada pengambil kebijakan, penyusun anggaran, pelaksana teknis, penyedia barang dan jasa, hingga pihak-pihak yang mungkin memperoleh keuntungan dari celah-celah administrasi. Jika penyidikan hanya berhenti pada beberapa nama tanpa membuka struktur peran di bawahnya, publik akan sulit memastikan apakah penegakan hukum benar-benar menyentuh akar persoalan. Sebaliknya, bila penyidik mampu menelusuri hubungan antaraktor secara utuh, perkara ini bisa menjadi contoh bahwa hukum bekerja tanpa pandang bulu, sekalipun menyangkut program yang sebelumnya digadang-gadang sebagai prioritas nasional.
Di sisi lain, perkara MBG juga memperlihatkan bagaimana korupsi dalam program sosial selalu menimbulkan efek berlapis. Kerugian tidak berhenti pada pemborosan anggaran, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas layanan, menurunkan standar pengadaan, dan pada akhirnya merugikan kelompok sasaran yang seharusnya menerima manfaat langsung. Dalam program semacam MBG, pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi bukan perkara kecil. Satu unit perangkat yang meleset dari kebutuhan, satu pengadaan yang nilainya di-mark up, atau satu titik pelaksanaan yang tidak berjalan sebagaimana rencana, semuanya dapat mengurangi efektivitas program di lapangan. Oleh sebab itu, publik wajar menuntut agar penyidikan tidak berhenti pada formalitas penetapan tersangka, melainkan bergerak sampai ke hulu persoalan.
Keterbukaan Kejagung juga dinilai penting untuk meredam spekulasi. Ketika penyidikan menyentuh program besar, ruang rumor biasanya tumbuh cepat, terutama di tengah informasi yang berseliweran di media sosial. Dalam kondisi seperti itu, penjelasan resmi dari penyidik menjadi satu-satunya pegangan agar publik tidak terombang-ambing oleh kabar yang belum terverifikasi. Keterbukaan bukan berarti membongkar seluruh strategi penyidikan ke ruang publik, melainkan memberi kepastian bahwa proses berjalan objektif, bukti diuji secara cermat, dan setiap nama yang disebut memiliki dasar hukum yang jelas. Jika tidak, persepsi bahwa hukum hanya menyentuh sebagian pihak akan mudah menguat.
Kamilov dan ICW sama-sama menempatkan perkara ini sebagai ujian bagi integritas penegakan hukum. Bagi Kejaksaan Agung, tantangannya bukan sekadar menyelesaikan perkara, melainkan memastikan bahwa pengusutan tidak terhenti pada tiga nama yang sudah diumumkan. Bagi publik, yang dinanti bukan hanya status tersangka, tetapi juga gambaran utuh mengenai bagaimana dugaan penyimpangan itu bisa terjadi, siapa yang mengambil manfaat, dan sejauh mana alur keputusan dalam program MBG sudah menyimpang dari tujuan awalnya. Jika Kejagung mampu menjawab itu dengan terang, kepercayaan publik bisa dipulihkan. Tetapi jika perkara ini dibiarkan menggantung, maka yang tumbuh bukan kepastian hukum, melainkan kesan bahwa pengusutan masih menyisakan banyak bagian yang belum disentuh.
Dalam perkara yang menyangkut uang publik dan program yang menyentuh dapur masyarakat, transparansi bukan pilihan tambahan. Ia adalah syarat agar hukum tidak dipersepsi bekerja setengah hati. Karena itu, desakan agar Kejaksaan Agung membuka seluruh pihak yang diduga terlibat layak didengar serius. Publik menanti jawaban apakah perkara MBG benar-benar akan dibongkar sampai ke akarnya, atau berhenti di tiga nama yang sudah lebih dulu ditetapkan.(*)
