Oleh: Novita Sari Yahya
Saya belum menyelesaikan antologi cerpen Bayangan Ibuisme Negara. Buku ini berangkat dari kegelisahan saya terhadap cara perempuan dibentuk melalui konstruksi ideologi gender yang menuntut kepatuhan dan loyalitas, serta mendorong mereka mengorbankan kepentingan pribadi demi keluarga, jabatan, dan institusi negara.
Dalam kerangka kajian saya, ibuisme negara bukan sekadar persoalan pembagian peran domestik. Ia merupakan mekanisme ideologis yang menghubungkan konstruksi gender dengan hierarki kekuasaan: negara, birokrasi, keluarga, dan jaringan sosial dapat saling menopang dalam menstandarkan ketaatan perempuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Julia Suryakusuma, melalui tesis State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia (1988), mengkaji konstruksi sosial perempuan pada masa Orde Baru, ketika peran sebagai istri dan ibu dikaitkan dengan kepentingan negara. Kerangka ini membantu menjelaskan bagaimana peran domestik dan sosial perempuan dapat diarahkan untuk mendukung struktur kekuasaan (Suryakusuma, 1988).
Karakteristik yang ingin saya soroti meliputi pengendalian, stereotip, diskriminasi, dan pelabelan sosial. Perempuan yang patuh dapat dipandang sebagai istri teladan, sedangkan mereka yang menolak tuntutan tertentu berisiko dicap tidak loyal, tidak mampu menyesuaikan diri, atau tidak mendukung karier suami.
Birokrasi dapat menjadi ruang reproduksi ibuisme ketika hierarki jabatan merembes ke dalam kehidupan keluarga. Atasan mengendalikan bawahan melalui kewenangan institusional. Dalam lingkungan tertentu, tekanan tersebut dapat meluas melalui hubungan antarkeluarga: istri atasan mengawasi istri bawahan, sementara kekhawatiran terhadap jabatan dan karier suami diteruskan ke dalam rumah tangga.
Pengendalian tidak selalu berlangsung melalui perintah langsung. Ia dapat bekerja melalui norma sosial, rasa takut, penilaian kelompok, dan kebutuhan mempertahankan status. Perempuan bahkan dapat menjadi pihak yang dikendalikan sekaligus pelaksana pengendalian terhadap perempuan lain.
Penelitian Kabullah dan Fajri (2021) tentang neo-ibuism dalam politik Indonesia membahas kampanye istri kepala daerah di Sumatera Barat pada Pemilu 2019. Penelitian tersebut menunjukkan bagaimana peran perempuan sebagai istri dan anggota keluarga elite dapat berhubungan dengan mobilisasi politik. Temuannya tidak membuktikan seluruh bentuk pengendalian dalam birokrasi, tetapi memberikan landasan untuk menelaah hubungan antara ideologi gender, jaringan keluarga, dan kekuasaan.
Dalam pola ini, ibuisme dapat berkelindan dengan kepentingan materialistis dan prestise sosial. Jabatan suami, kehormatan keluarga, akses terhadap lingkungan elite, serta harapan mempertahankan kedudukan dapat menjadi insentif bagi kepatuhan. Pengabdian pun berisiko berubah menjadi kewajiban sosial yang sulit ditolak.
Gambaran mengenai kemungkinan mekanisme tersebut muncul dalam karusel akun @risetdiplomasi tentang keluarga diplomat. Bahan tersebut memuat ilustrasi klaim daring mengenai perempuan yang memasak untuk kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP), dengan alasan mendukung karier suami. Ada pula cerita mengenai perempuan yang diminta menggoreng kerupuk satu per satu serta perempuan hamil sembilan bulan yang disebut harus memasak rendang sembilan kilogram dan menghadiri rapat ketika bayinya demam.
Salah satu kutipan yang disampaikan dalam karusel tersebut berbunyi, “Ini demi karier ayah, Nak.” Kutipan ini belum saya verifikasi melalui sumber primer. Tanpa tautan asli, tanggal publikasi, dan pemeriksaan konteks, cerita-cerita tersebut harus diperlakukan sebagai ilustrasi klaim daring yang belum terverifikasi, bukan bukti bahwa seluruh keluarga diplomat mengalami praktik serupa.
Meski demikian, persoalan yang diangkat tetap penting: mengapa pekerjaan yang mendukung kegiatan organisasi dan citra institusi dapat dibebankan kepada perempuan sebagai pengabdian tanpa pengakuan yang sepadan terhadap waktu, tenaga, dan kebebasan mereka?
Dalam perspektif feminis mengenai kerja reproduktif, Federici (2004) membahas bagaimana pekerjaan yang menopang kehidupan sosial dan ekonomi dapat tidak diakui sebagai kerja bernilai. Kerangka tersebut membantu menganalisis beban domestik dan sosial perempuan, tetapi bukan bukti empiris khusus mengenai birokrasi Indonesia.
Dalam proyek penelitian saya, Ideologi Bapak-Ibuisme dalam Konstruksi Sosial Keperempuanan Indonesia: Pengaruh pada Kesehatan Perempuan dan Anak serta Pencapaian SDGs, saya ingin menelaah bagaimana relasi kuasa dan beban sosial yang tidak seimbang dapat berkaitan dengan kesejahteraan perempuan dan keluarga. Hubungan sebab-akibatnya tetap memerlukan penelitian empiris yang memadai.
Persoalan ini relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan serta SDG 5 tentang kesetaraan gender. Target 5.4 menekankan pengakuan dan penghargaan terhadap pekerjaan domestik dan pengasuhan yang tidak dibayar, sedangkan target 5.5 menekankan partisipasi penuh perempuan dan kesempatan kepemimpinan yang setara (United Nations, 2015).
Perbandingan Indonesia dengan Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia II juga perlu dilakukan secara sistematis. Pemulihan kedua negara dipengaruhi banyak faktor, termasuk pendidikan, industrialisasi, kebijakan publik, institusi, dan perkembangan ekonomi. Karena itu, kemajuan mereka tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor atau semata-mata melalui perubahan ideologi gender.
Melalui Bayangan Ibuisme Negara, saya ingin mengangkat perempuan bukan hanya sebagai korban, melainkan sebagai manusia yang memiliki pikiran, cita-cita, dan hak menentukan kehidupannya sendiri.
Kemajuan bangsa tidak seharusnya dibangun di atas pengorbanan yang tidak diakui. Loyalitas tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kritik, dan pengabdian tidak boleh menghapus martabat manusia.
Masyarakat yang maju bukanlah masyarakat yang berhasil membuat perempuan semakin patuh, melainkan masyarakat yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berpikir, memilih, berkarya, dan berkembang tanpa diskriminasi.
Daftar Referensi
Fajri, M. N., & Kabullah, M. I. (2021). PKK, potensi pemanfaatan keuangan negara dan neo-ibuisme negara di Sumatera Barat. *Jurnal Adhyasta Pemilu, 2*(2), 85–97. https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.10
Federici, S. (2004). *Caliban and the witch: Women, the body and primitive accumulation*. Autonomedia.
Kabullah, M. I., & Fajri, M. N. (2021). Neo-ibuism in Indonesian politics: Election campaigns of wives of regional heads in West Sumatra in 2019. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 40*(1), 136–155. https://doi.org/10.1177/1868103421989069
Suryakusuma, J. I. (2011). *Ibuisme negara: Konstruksi sosial keperempuanan Orde Baru = State ibuism: The social construction of womanhood in New Order Indonesia*. Komunitas Bambu.
United Nations. (2015, September 25). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. https://sdgs.un.org/2030agenda
United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). *Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*. https://sdgs.un.org/goals/goal3
United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). *Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls*. https://sdgs.un.org/goals/goal5
