JAKARTA | Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Se-Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat Pertamina, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026). Massa aksi menyoroti pengangkatan Komisaris PT Pertamina Retail yang dinilai perlu dievaluasi demi menjaga integritas dan profesionalisme pengelolaan BUMN.
Koordinator aksi, Amar, menyatakan bahwa penunjukan Ginka Febriyanti Ginting sebagai komisaris menuai perhatian publik karena dianggap menimbulkan polemik terkait prinsip profesionalisme, meritokrasi, dan tata kelola perusahaan yang baik. Ia menilai proses pengangkatan komisaris strategis di BUMN semestinya menerapkan sistem seleksi yang ketat serta bebas dari intervensi politik.
Dalam orasinya, Amar mengingatkan bahwa jabatan komisaris di BUMN bukan hanya seremonial tetapi memikul tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya perusahaan dan memastikan kepentingan negara sebagai pemegang saham selalu terjaga. Ia menyoroti rekam jejak Ginka Febriyanti yang pernah menjadi sorotan usai organisasinya disebut dalam laporan Komisi Pencari Fakta (KPF) terkait dugaan bayaran demonstrasi pada Agustus 2025. Organisasi Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (BISON) yang dipimpinnya dituding sebagai alat untuk menghadang gerakan mahasiswa lain, sehingga dianggap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para mahasiswa menegaskan, BUMN sebagai pengelola aset negara dan pelayanan publik wajib menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap proses penunjukan pejabat. Menurut mereka, setiap pengisian jabatan strategis harus jelas rekam jejak, kompetensi, serta integritasnya agar tidak menimbulkan persepsi publik soal akomodasi kepentingan politik.
Melalui aksi ini, Gerakan Mahasiswa Se-Nusantara mendesak adanya evaluasi terhadap pengangkatan Ginka Febriyanti Ginting sebagai Komisaris PT Pertamina Retail. Mereka meminta agar proses seleksi pejabat di lingkungan BUMN benar-benar mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan murni berdasar pada kompetensi, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan BUMN tetap terjaga. Massa berharap evaluasi yang terbuka dapat memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme BUMN ke depan. (*)
