Jakarta—Wacana pelatihan militer dalam program pembekalan bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu perdebatan, setelah anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, mengungkap besarnya biaya latsarmil yang dianggarkan pemerintah. Dalam keterangan resmi, Hasanuddin menyoroti bahwa setiap peserta latihan dasar militer itu menghabiskan dana sekitar Rp30 juta untuk pelatihan kemiliteran dan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi, sehingga total anggaran mencapai Rp45 juta per orang selama 45 hari pelatihan.
Situasi ini bermula ketika pemerintah melalui Kementerian Pertahanan RI dan sejumlah mitra lintas kementerian meluncurkan program pelatihan dengan format 30 hari latihan militer dan 15 hari materi koperasi. Rencana besar tersebut menargetkan puluhan ribu calon manajer yang akan memimpin berbagai Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari misi penguatan ekonomi kerakyatan. Namun, porsi anggaran terbesar justru dialokasikan untuk kegiatan kemiliteran yang dinilai kurang relevan dengan pekerjaan sehari-hari seorang pengelola koperasi.
Hasanuddin menilai pengeluaran anggaran negara untuk kebutuhan latihan militer manajer koperasi terlalu besar dan tidak efisien. Dalam praktiknya, dua pertiga dana pelatihan habis hanya untuk latsarmil yang dinilai kurang kontribusi terhadap kualitas kepemimpinan koperasi itu sendiri. Ia menegaskan, jika komponen militer dihapus dan fokus pelatihan dialihkan sepenuhnya ke penguatan manajerial dan substansi koperasi, negara berpotensi menghemat dana hingga Rp30 juta per peserta. Untuk skala nasional dengan 35.476 peserta, potensi penghematan bisa mencapai sekitar satu triliun rupiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasanuddin mempertanyakan urgensi kegiatan kemiliteran di tengah kebutuhan utama peningkatan kapasitas pengelolaan usaha desa. Menurutnya, tugas utama manajer Kopdes adalah mengelola organisasi, memajukan usaha, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, serta memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, substansi pelatihan yang mestinya menjadi prioritas ialah kompetensi profesional—bukan latihan fisik yang tidak relevan dengan tantangan pengembangan koperasi.
Isu ini mencuat ke publik saat pelaksanaan latsarmil beberapa waktu lalu turut menelan korban jiwa, setelah lima peserta meninggal dunia. Kejadian itu semakin menambah tekanan publik terhadap desain pelatihan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara. Komisi I DPR menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh atas format dan alokasi dana pelatihan, memastikan efektivitas, efisiensi, serta kesesuaian dengan kebutuhan di lapangan.
Sejauh ini, Kementerian Koperasi diusulkan untuk mengambil penuh tanggung jawab penyelenggaraan dan pembiayaan pelatihan manajerial calon manajer koperasi, sementara kementerian sektor lain difokuskan pada substansi yang sesuai dengan kebutuhan bidang masing-masing. Evaluasi mendalam diharapkan dapat menghasilkan pelatihan yang relevan, tepat sasaran, dan mampu melahirkan manajer profesional yang mendorong kemajuan ekonomi desa tanpa membawa pemborosan anggaran negara. (*)
