SERANG, BANTEN, | Komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel membutuhkan sinergi yang harmonis antara aparat penegak hukum, media, dan elemen masyarakat. Semangat inilah yang tercermin dalam pertemuan antara pengurus Gabungan Wartawanya Indonesia (GWI) dan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Serang pada Selasa (6/10/2026).
Kedatangan Ketua Umum GWI, Syamsul Bahri, bersama Dewan Pembina GWI, Ilham Rokan, disambut baik oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kabupaten Serang. Pertemuan terbuka yang dihadiri langsung oleh Kasat Reskrim bersama Kanit Tipikor tersebut berlangsung dalam suasana diskusi yang konstruktif dan edukatif.
Agenda utama kunjungan ini adalah penyampaian informasi serta dokumen awal terkait indikasi dugaan penyimpangan di beberapa instansi pemerintahan daerah, meliputi Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan DPPKAD Kabupaten Serang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal tersebut, jajaran Polres Kabupaten Serang menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap masukan masyarakat secara profesional, terukur, dan objektif sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku.
*Menjunjung Tinggi Asas Praduga Tak Bersalah*
Dalam keterangan resminya, Syamsul Bahri menyampaikan apresiasi atas kesigapan dan sikap kooperatif kepolisian dalam merespons informasi dari publik. Ia juga menekankan pentingnya bagi seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta mengawal isu ini secara santun dan bijaksana.
”Setiap informasi yang kami sampaikan masih bersifat dugaan awal. Kami menghormati sepenuhnya wewenang kepolisian untuk melakukan penelusuran fakta dan pembuktian hukum secara adil, objektif, dan transparan tanpa adanya intervensi,” ujar Syamsul Bahri.
Sikap saling menghormati peran dan fungsi masing-masing lembaga ini menjadi cerminan kedewasaan dalam berdemokrasi. Kemitraan yang sejajar antara insan pers dan aparat penegak hukum diharapkan terus menjadi pondasi kuat dalam merawat kepercayaan publik serta mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Serang yang berintegritas dan bermartabat.
(Red-tim)
