Jakarta, 6 Juli 2026 – Sejumlah massa aksi menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar India di Jakarta dengan membawa tuntutan agar pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam setiap proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), khususnya terkait rencana pengadaan rudal BrahMos.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan penolakan terhadap rencana pengadaan rudal BrahMos. Mereka berpendapat bahwa rudal tersebut memiliki jangkauan yang dinilai terbatas serta mempertanyakan efektivitasnya berdasarkan informasi yang beredar mengenai penggunaannya dalam pertempuran. Atas dasar itu, massa mendesak pemerintah melakukan kajian yang komprehensif, independen, dan terbuka kepada publik sebelum melanjutkan proses pengadaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, massa aksi meminta Pemerintah India memberikan penjelasan secara terbuka mengenai nilai penjualan rudal BrahMos kepada Indonesia. Mereka menilai keterbukaan informasi mengenai dasar penetapan harga penting untuk menghindari munculnya spekulasi maupun pertanyaan publik terkait efisiensi penggunaan anggaran negara.
Dalam orasinya, Abbraham Opem menyampaikan bahwa dalam hal pembelihan Rudal Brahmos perlu keterlibatan dari DPR dalam hal ini Komisi I DPR RI namun kami melihat bahwa mekanisme pembayaran pengadaan alutsista yang dilakukan secara bertahap atau cicilan apabila mekanisme tersebut digunakan untuk menghindari proses pengawasan oleh DPR. Maka Menurut mereka, seluruh pembiayaan pengadaan alutsista harus tetap mengikuti mekanisme konstitusional, berada di bawah pengawasan lembaga legislatif, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Obbo selaku Kordinator Massa aksi juga menegaskan bahwa setiap pengadaan persenjataan harus memperoleh persetujuan DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pertahanan, harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.
Tidak hanya itu, massa mendesak DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap seluruh proses pengadaan alutsista. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan pengadaan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta mencegah potensi penyalahgunaan anggaran negara.
Dalam kesempatan yang sama, massa aksi juga meminta pemerintah agar memprioritaskan penyelesaian kewajiban utang negara yang telah ada sebelum menambah beban pembiayaan baru melalui pengadaan alutsista yang menurut mereka masih memerlukan kajian lebih mendalam terkait manfaat, efektivitas, serta urgensinya.
Melalui aksi damai ini, massa berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat dan menyampaikan informasi secara terbuka mengenai seluruh proses pengadaan alutsista. Mereka menegaskan bahwa penguatan sistem pertahanan nasional merupakan kebutuhan penting, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, menghormati mekanisme hukum yang berlaku, serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan nasional.
Tuntutan Massa Aksi:
1. Menolak pengadaan rudal BrahMos karena dinilai memiliki jangkauan terbatas dan efektivitas yang masih dipertanyakan.
2. Mendesak agar Pemerintah India memberikan penjelasan secara terbuka terkait harga penjualan rudal BrahMos kepada Indonesia.
3. Menolak mekanisme pembayaran cicilan apabila digunakan untuk menghindari pengawasan DPR.
4. Mendesak agar setiap pengadaan alutsista memperoleh persetujuan DPR sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Meminta DPR memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan alutsista.
6. Mendesak pemerintah memprioritaskan penyelesaian utang negara sebelum menambah pembiayaan baru untuk pengadaan alutsista yang masih diperdebatkan.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Penguatan pertahanan negara harus berjalan seiring dengan pengawasan yang efektif serta penggunaan anggaran negara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.”
