JAKARTA — Pertanyaan mengenai perlunya izin dari Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim menjadi perhatian dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (19/5/2026). Saati itu, Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, menegaskan bahwa KUHAP baru telah mengatur mekanisme berbeda antara penangkapan melalui proses biasa dan peristiwa tertangkap tangan. Penjelasan tersebut disampaikan pada agenda mendengarkan keterangan DPR dalam sidang permohonan uji materi atas Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP terkait mekanisme penyidikan terhadap hakim.
Dalam pemaparannya, DPR menjelaskan, berdasarkan KUHAP yang telah berlaku, penangkapan terhadap hakim yang terjadi melalui tertangkap tangan tidak mensyaratkan adanya izin dari Ketua MA. Ketentuan ini berbeda dengan proses penangkapan atau penahanan yang bukan kategori OTT, di mana izin tetap diperlukan. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 90 dan Pasal 95 KUHAP 2025 sehingga dalam praktiknya, setiap tindakan hukum berupa OTT terhadap hakim dapat langsung dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tetap menerbitkan surat penetapan tersangka segera setelah peristiwa terjadi.
Dasar konstitusional mengenai kedudukan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam Pasal 24 UUD 1945. Untuk menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman, mekanisme rekomendasi atau izin dari Ketua MA pada prinsipnya dimaksudkan bukan untuk melindungi hakim dari jerat hukum, melainkan memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan profesional dan bebas dari berbagai bentuk intervensi. Dalam sistem peradilan modern, hak dan kewajiban hakim sebagai subjek hukum tidak berbeda dengan warga negara lain, sehingga upaya penegakan hukum tetap dapat dilakukan sepanjang sesuai prosedur dan bukti yang ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengalaman menunjukkan mekanisme koordinasi administratif tetap dijalankan, seperti pada kasus OTT terhadap pimpinan Pengadilan Negeri Depok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam peristiwa tersebut, pemberitahuan kepada MA dilakukan secara paralel dan proses izin penahanan diterbitkan dalam waktu singkat. Realitas ini menunjukkan, meskipun ada mekanisme izin, penegakan hukum tidak terhambat dan tindak pidana dapat ditindak tegas secara cepat.
DPR menekankan, pembedaan antara OTT dan penangkapan biasa bertujuan menghindari penyalahgunaan upaya paksa sebagai alat tekanan terhadap independensi hakim. Pada sisi lain, mekanisme izin dari Ketua MA dipertahankan sebagai bagian dari sistem pengawasan dan administrasi peradilan secara internal. MA selaku pembina tertinggi peradilan memerlukan mekanisme monitoring agar dapat segera menyesuaikan tugas organisasi, mulai dari penyesuaian beban perkara, penggantian majelis, hingga pengamanan administrasi perkara setelah seorang hakim menjadi subjek hukum dalam penyidikan.
Para pemohon uji materi, yang terdiri dari mahasiswa pascasarjana hukum dan seorang advokat, menganggap bahwa syarat izin dari Ketua MA dalam semua mekanisme upaya paksa berlebihan bila tidak diberikan pengecualian pada OTT. Mereka memandang perlindungan terhadap hakim tetap diperlukan, namun keberadaan izin mutlak justru berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum, mengingat potensi penyalahgunaan wewenang dan ketidakseimbangan prinsip equality before the law. Mereka juga menilai tidak ada justifikasi yang cukup untuk pemberian hak istimewa bagi hakim, termasuk dalam kondisi tertangkap tangan, sehingga pasal yang mengatur izin Ketua MA tersebut diminta untuk dicabut.
Persidangan juga mengagendakan pengujian Pasal 158 huruf e UU KUHAP terkait praperadilan atas penundaan penanganan perkara tanpa alasan sah. Dalam sidang tersebut, para pemohon meminta agar ketentuan itu dinyatakan inkonstitusional dan hak mengajukan praperadilan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan untuk menjamin perlindungan hak konstitusional.
Dinamika di ruang sidang MK itu menjadi bagian dari rangkaian upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sepanjang proses uji materi berlangsung, baik DPR maupun pemerintah masih diharapkan dapat memberikan elaborasi yang lebih komprehensif mengenai bagaimana mekanisme ini harus diterapkan agar tidak merugikan hak konstitusional para pencari keadilan, sekaligus tetap menjaga martabat lembaga peradilan dan tidak menghambat pemberantasan tindak pidana.
Pada titik ini, MK diuji untuk menemukan rumusan terbaik: kapan perlindungan jabatan hakim perlu diberikan, dan kapan tindakan tegas serta cepat dibutuhkan, khususnya dalam situasi OTT yang secara hukum menuntut kepastian sekaligus ketelitian prosedur. Hasil dari uji materi tersebut tidak hanya akan berdampak pada ranah tata kelola peradilan di Indonesia, namun juga dapat mempertegas batas-batas perlakuan setara di hadapan hukum bagi seluruh warga negara, termasuk para penegak hukum sendiri. (*)
